gaji anggota dprd kabupaten bengkalis

Jl Kartini No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis-Riau. Email: [email protected] Website:www.statistik.bengkaliskab.go.id Selainitu sejumlah jembatan ada, kondisinya sangat membahayakan masyarakat yang melintasnya. Untuk itu masyarakat desa Mesim minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis agar segera melakukan perbaikan jalan dan membangun jembatan secara permanen. Kalau tidak segera diperbaiki, jalan 1 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, Fraksi Partai Demokrat, Nanang Haryanto. 2. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, Fraksi Partai Demokrat, Rismayeni. 3. Anggota BENGKALIS PROKOPIM - Pj. Bupati Bengkalis H. Syahrial Abdi bersama Forkopimda Kabupaten Bengkalis menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bengkalis dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Bengkalis, sisa masa jabatan 2019-2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Rabu, (31/12/2020). OKI KRsumsel.comb--Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memastikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil di Kabupaten OKI BPKAD OKI Pastikan Gaji PNS Segera Disalurkan - Jurnal Sumatra mơ thấy người yêu có người khác. Teks foto Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia Jakarta, Humas DPRD - Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia di Jakarta Pada Hari Kamis 19/10/2022. Kedatangan anggota DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Sofyan, bersama ketua Komisi I Febriza Luwu, wakil ketua komisi I Mustar J. Ambarita, sekretaris komisi I Nanang Harianto, SH, ketua Bapemperda Sanusi, SH. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, anggota komisi IV Bationg Sihite, Erwan, Hj. Zahraini B, M. Pd, Andi Fahlefi, Rosmawati Sinambela, Giyatno. serta di dampingi dari OPD terkait yaitu BKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Holtikultura Kabupaten Bengkalis. Tibanya rombongan di sambut oleh Perwakilan Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur dan Deputi SDM Aparatur Cindy dan Yoga serta Koordinator Humas Kementerian PANRB, Elvan di Ruang Pertemuan lantai satu. Pertemuan saat itu bergabung dengan Provinsi Lampung, Kabupaten Belitung Timur dan Sukoharjo. Koordinator Humas Kemenpan RB, Elvan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir. Febriza Luwu mengatakan, "secara terpisah dimana gaji belanja pegawai boleh di input data nya untuk pendataan PPPK, kenapa di belanja barang dan jasa tidak dimasukkan dalam penginputan Data Base untuk ikut P3K. honorer itu sama-sama SK Bupati, sama-sama legal cuma di kegiatan yang berbeda ini menjadi polemik di daerah kami. Tambah Febriza, "Komisi I juga telah berkonsultasi ke DPRD DKI Jakarta, mereka tidak ada permasalahan seperti di daerah yang bergejolak, karena di DKI Jakarta tenaga honorernya telah di atur di Peraturan Gubernur, dimana bagi tenaga honorer yang tidak masuk di PPPK tetap bekerja seperti biasa. Kemenpanrb mengatur, tahun depan tidak ada lagi tenaga honor itu yang menjadi polemik. "Kami ingin melindungi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bengkalis bagaimana tenaga honor yang tidak bisa ikut dan yang tidak lulus P3K tetap dipekerjakan seperti biasanya. jangan sampai di berhentikan yang nantinya akan menambah beban daerah dengan bertambahnya pengangguran. karena kita juga tau kalau daerah masih mampu untuk membiayai tenaga honor yang masih bekerja sampai saat ini & tentunya ini akan kami perkuat dengan menyampaikan ke Bupati agar segera dibuatkan Perbupnya untuk melindungi tenaga honor yang tidak bisa ikut dan lulus P3K,"jelas Febriza Luwu. Hal senada turut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, "Yang menjadi persoalan dalam pendataan tenaga honorer adalah sejak tahun 2017 banyak tenaga honorer yang termasuk belanja barang dan jasa, setelah adanya perubahan nomenklatur belanja melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sementara persyaratan pendataan melalui belanja pegawai. sehinga belanja Pegawai hanya untuk kita, mulai 2017 tenaga honor itu masuk belanja barang dan jasa. di Permendagri pada tahun 2017 mengalami perubahan nomenklatur, belanja pegawai hanya khusus ASN saja. "Sebagai Gambaran, di dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, kami memiliki tenaga kesehatan yang terdata 1045 orang, yang masuk dalam pendataan dalam katagori belanja pegawai hanya 350, artinya masih ada 695 orang tenaga yang tidak dapat diusulkan setelah 2017. hal tersebut terjadi karena tenaga honorer tersebut pembiayaan gajinya masuk dalam belanja barang dan jasa. jika pada per November 2023 mereka di berhentikan, maka banyak pelayan Faskes kami yang ada di Kabupaten akan mengalami kelumpuhan pelayanan di bidang Kesehatan,"tutup Irmi Syakip. Yoga menjelaskan, "kami sudah tiga kali bersurat ke daerah maupun pusat dan sudah di kirimkan ke BKPP salah satu nya di Kabupaten Bengkalis. di surat tersebut, tanggal 30 September 2022 bahwasannya pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga Non ASN menjadi ASN. Pemerintah sudah mengeluarkan PP yang disahkan DPR RI, bahwa status ASN ada dua yaitu PNS dan PPPK. "Kita ingin mengetahui berapa jumlah tenaga Non ASN di daerah atau pusat, penyebarannya di mana aja, jabatannya apa, masa kerjanya berapa tahun, kemudian di gaji berapa,"terang Yoga. "Udah di tegaskan, tidak ada jaminan akan di angkat, karena cuma bersifat pendataan. di data maupun tidak di data, keduanya tidak kami angkat secara langsung menjadi ASN karena sudah di jelaskan dalam Undang Undang ASN, untuk menjadi ASN harus melalui seleksi. Tambah Yoga, Pendataan ini untuk mengetahui peta Non ASN itu berapa, sehingga kedepan ketika kami membuat kebijakan, kira-kira kedepan kearah mana, mana akan di dahulukan. kebijakan kami Nasional dan Instansional. contoh Instansional kita mempertimbangkan usulan dari instansi pembina guru yang mengusulkan Mendikbud, sedangkan Nakes yang mengusulkan Kemenkes. misalkan nakes faskes dihapus maka akan lumpuh pelayanan. Guru dan Nakes ini di prioritaskan. pelayanan dasar pasti dipikirkan instansi pembina, dan mereka akan pasang garda paling depan,"ungkapnya. Evan menambahkan, tenaga honorer yang tidak masuk pendataan akan dikembalikan oleh BKN dan ini masih menutup untuk bisa masuk, nanti keputusannya kita perpanjang atau kita perbolehkan instansi untuk inject excel ke BKN memalui email dengan data terpisah. surat pengantar sudah di kirim, nanti tim kami akan menganalisa,"jelasnya. Dalam wawancara singkat oleh TIM Humas DPRD, Febriza Luwu menyebutkan, tidak ada jaminan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tetapi ini adalah data base untuk penertiban administrasi program Kemenpan. untuk kedepannya terkait permasalahan di daerah mengenai yang tidak masuk proses input data itu juga tidak ada jaminan dan di tahun berikutnya akan ada pendataan- pendataan berkelanjutan dari tahun 2022 ini. bagi yang gajinya dibayar melalui belanja barang dan jasa agar tetap dimasukkan datanya melalui BKPP dengan mengirimkan data tersebut melalui email ke link Menpan RB seperti yang disebut oleh Yoga dari Deputi, mereka akan menganalisa data tersebut. "Semoga melalui konsultasi gabungan dari Komisi 1 dan 4 ini akan membawa angin segar bagi para honor. kita berharap Kemenpan RB memberikan kebijakan bagi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah pula. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan dalam wawancara singkatnya menyampaikan, untuk tenaga Nakes dan Guru seperti yang di jelaskan tadi, yang belum masuk pendataan akan mendapat perhatian khusus dari Kementerian masing-masing. BENGKALIS, HUMAS – Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPPS 977/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024, sehingga ditetapkan nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024. Surat Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD Bengkalis masa jabatan 2014-2019 H Abdul Kadir di Gedung Cikpuan Bengkalis. Ketua Sementara DPRD Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera H. Khairul Umam, Lc. dan Wakil Ketua Sementara dari Partai Golongan Karya GOLKAR Syahrial, ST. Adapun nama-nama Anggota DPRD Bengkalis masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut;Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Irmi Syakip Arsalan, Sugianto, Surya Budiman, Partai Gerindra, Drs. H. Arianto, MP, Adihan, SH, Andi Fahlevi, Romel Sinalsal, SP, Zamzami Harun, ST. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Sofyan, Febriza Luwu, Erwan, Kaderismanto, Simon Lumban Gaol, Ferry Situmeang, SE. Partai Golongan Karya GOLKAR, Ruby Handoko Alias Akok, Rahmah Yenny, . Al – Azmi, Asmara, Septian Nugraha, Syafroni Untung, SH, Hendri, Syahrial, ST. Partai Nasdem, Askori, Mustar J Ambarita, Rosmawati Sinambela, Keadilan Sejahtera PKS, Hj. Zahraini, B, MP, Susianto Sr, H. Khairul Umam, Lc. Giyatno, H. Abi Bahrun, H. Adri, SE, Ir. H. Samsu Dalimunthe Samda, Sanusi, SH, MH. Partai Persatuan Pembangunan PPP, Firman, Partai Amanat Nasional PAN, H. Zamzami, SH, Zuhandi, Indrawansyah, Syaiful Ardi, Rianto, H. Abdul Kadir, Partai Demokrat, Dr. Morison Bationg Sihite, Nanang Haryanto, Partai Bulan Bintang PBB, H. Mawardi, Partai Perindo, Laurensius Tampubolon. Le Togo traverse une crise, même si les autorités s’échinent à ne pas le reconnaître. Mais est-ce pour autant que les salaires ne doivent plus connaître de tendance haussière ? Alors que la pauvreté et la misère sont ambiantes dans tous les coins et recoins du Togo, les fainéants députés togolais s’octroient une indécente augmentation de 85% de salaire. Qu’ils soient du pouvoir ou de l’ opposition », ces élus» du peuple ne sont à l’Assemblée nationale que pour se goinfrer et faire des affaires au détriment de leur employeur, le peuple togolais. Que vous voulez-vous, les autres branches de l’Exécutif du pays sont aussi pourries La présidence est un marigot de crocodiles dont le gros est Faure Gnassingbé lui-même. La justice, elle, est à vendre au prix offrant. Pouaf ! Quel pays ! Caricature Donisen Donald / Liberté Les députés ont vu leurs émoluments revus à la hausse depuis fin février, ce qui peut paraître incompréhensible pour certains. Mais ont-ils des raisons de se servir », étant donné qu’ils sont ceux qui votent les budgets ? Sous quels angles doit-on analyser cette augmentation de salaires et que doit attendre d’eux le peuple qui les a élus pour défendre ses intérêts? 85% d’augmentation de salaire, tel est le constat établi en consultant les indemnités des députés depuis fin février 2016. Désormais, tous ceux qui percevaient FCFA d’indemnités, touchent FCFA. Est-ce trop ? Est-ce trop peu ? Le constat est là. L’augmentation doit paraître démesurée ; seulement, il doit arriver un temps où les textes de loi qui existent, soient respectés. En effet, la loi organique n° 96-001/PR du 2 février 1996 composée de dix-sept articles regroupés en quatre chapitres et accompagnée d’une annexe de sept articles disponible dans le Journal Officiel du 9 février 1996 a consacré la revalorisation des émoluments des représentants du peuple, et si cette année il a été décidé que cette loi soit mise en application, il ne doit pas y avoir de quoi déclencher un tsunami dans le pays. Car pour ceux qui l’ignorent, depuis 2008, la situation salariale des fonctionnaires, puis des ministres a été revue. Mais aucun bruit n’a été fait autour de la chose. Les députés pour qui la même mesure est prévue devront-ils s’en passer, eux qui représentent le peuple? Ils ont juste, comme le prescrivent les textes, aligné leurs indemnités, conformément à la loi qui prévoit également qu’ils bénéficient de privilèges. Mais savez-vous par exemple que les députés voyagent en classe économique alors que la loi prévoit qu’ils soient en première classe et en classe affaires, du fait des desiderata du ministre Ayassor qui, lui, voyage toujours en première classe et n’hésiterait pas à rentrer dans le cockpit des pilotes si son rang » le lui permettait? Pour avoir approché certains élus, on a appris que dans l’orthodoxie fonctionnelle de l’Assemblée nationale, l’institution devrait disposer d’un budget autonome de fonctionnement, ce qui permettrait d’en user selon son règlement financier. Mais du fait des coupes drastiques et injustifiées du ministre Adji Otèth Ayassor – à qui, selon des informations, la présidente d’un groupe parlementaire aurait dit, lors du dernier collectif budgétaire, qu’à l’allure où il dit gérer les finances du pays, viendra un moment où même les élus de son propre parti rejetteront des textes de loi qu’il leur présentera-, le règlement financier de l’Assemblée nationale n’est pas respecté. A en croire un élu du peuple, cette situation aurait été évoquée dans les instances parlementaires supérieures comme l’Assemblée parlementaire francophone APF et l’Union interparlementaire UIP au sein desquelles le Togo devient la risée des autres. A titre d’exemples, il nous a été rapporté par des députés dépités par l’attitude du ministre à la rigueur sélective qu’au Gabon, non seulement les députés perçoivent au moins 4 millions d’indemnités, mais en plus, disposent annuellement de 10 millions de FCFA pour exécuter de mini projets dans leurs localités d’origine. Au Ghana à côté, c’est dollars annuel. Mais les députés togolais reçoivent une dotation de… FCFA par an pour réaliser des mini-projets! Le code financier a également prévu que les groupes parlementaires disposent d’assistant parlementaire rétribué pas l’Assemblée nationale ; mais à ce jour, ce sont des députés qui déboursent personnellement pour payer les émoluments des assistants. Autre réalité, les véhicules de fonction ne sont pas un droit. Seuls les membres du bureau de l’Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires et les membres des commissions y ont droit. Conclusion, il existe au Togo des députés qui se rendent à l’Assemblée nationale juchés sur des motos. Parce que le prêt de 4 millions à eux alloués pour leur installation, ne peut pas tout couvrir, encore qu’il est remboursable durant la mandature. Un député nous a confié que rien que pour la dernière rentrée universitaire, il a reçu 63 sollicitations pour les frais de scolarité. Voilà ce que vivraient des députés. Alors, 85% ou 100% d’augmentation, du moment que la loi le prévoit, on doit s’y plier. Le respect de la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». Mais la fonction de député a des exigences, pas seulement des privilèges, messieurs les députés ! Si les élus du peuple sont prompts à relever les restrictions dont ils sont l’objet pour justifier cette augmentation, le peuple qui les a élus est loin d’être satisfait par le volume de travail qu’ils produisent, à commencer par l’omerta sur les débats à l’Assemblée nationale. Aucun député n’est élu par le pouvoir exécutif, mais ceux du parti au pouvoir semblent tétanisés lorsqu’il s’agit d’appeler un chat un chat alors qu’il est écrit que tout mandat impératif est nul. Ceux de l’opposition, lorsqu’il s’agit des questions politiques, étaient prompts à convoquer des conférences de presse, mais depuis les révélations qui se font dans les médias sur la gestion économique approximative des ressources du pays, pas une seule conférence de presse pour prendre le peuple à témoin du refus d’un ministre à venir répondre de ses actes. Le dernier crime économique concerne la Compagnie énergie électrique du Togo Ceet que l’ancienne direction a contribué à mettre à genou financièrement. Des ministres ont justifié les retards des travaux de sociétés par des intempéries. Quel député ou groupe parlementaire a communiqué sur la démarche entreprise pour connaître la vérité ? L’article 74 de la Constitution rappelle au président de la République de faire annuellement l’état de la nation au peuple. Quel député ou groupe parlementaire a-t-il une fois interpellé le président de la République via celui de l’Assemblée sur cet état de chose, et quelle a été sa réponse ? En supposant que tous les 91 députés soient au même niveau d’indemnité, ce qui n’est pas vrai, ce sont au plus bas mot 655,2 millions de FCFA qui s’ajouteront aux émoluments des élus du peuple. Un effort plus conséquent leur est demandé pour une meilleure défense des intérêts communs et une reddition plus visible. Autrement, la fin de l’actuelle législature est pour 2018, et il reviendra aux citoyens de sanctionner tel député et de renouveler sa confiance à tel autre. Et c’est seulement à l’œuvre qu’on reconnaîtra l’effort produit par chacun des députés et chaque groupe parlementaire. Si pour leur augmentation d’indemnités, ils ont pu s’entendre pour faire passer la loi, on veut croire que dans l’intérêt supérieur du peuple togolais et non l’intérêt partisan d’un parti, ils prendront de la hauteur pour se départir de considérations futiles pour arrimer le pays à la locomotive du progrès. Source [05/04/2016] Abbé Faria, Liberté Pembukaan – Sebagai seorang HR Manager dengan pengalaman 10 tahun, saya seringkali mendapat pertanyaan tentang gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengetahui bagaimana penghasilan para wakil rakyat tersebut dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Dalam artikel ini, saya akan mengupas secara detail tentang topik ini dari perspektif seorang HR Manager. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berbeda dengan gaji anggota DPRD di daerah lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sumber bing Gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen, di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan daerah, dan tunjangan lainnya. Gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Bengkalis saat ini sebesar Rp per bulan. Selain itu, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 70% dari gaji pokok, tunjangan kinerja sebesar 30% dari gaji pokok, tunjangan daerah sebesar Rp per bulan, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan transportasi. Untuk mendapatkan gaji tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya harus hadir dalam setiap rapat paripurna dan komisi, harus aktif dalam kegiatan legislasi, dan harus memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk selalu memantau perubahan-perubahan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan gaji. Cara Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Untuk mendapatkan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, anggota DPRD harus mengajukan permohonan gaji ke bagian keuangan setiap bulannya. Permohonan gaji harus disertai dengan bukti kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan. Setelah permohonan gaji disetujui oleh bagian keuangan, gaji akan ditransfer ke rekening anggota DPRD pada tanggal yang telah ditentukan. Penting bagi anggota DPRD untuk memastikan bahwa data rekening yang mereka berikan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Perlu diketahui juga bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak dapat dipotong atau dikurangi kecuali atas persetujuan anggota DPRD tersebut. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. Tantangan dalam Mendapatkan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Meskipun gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tergolong cukup besar, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh anggota DPRD dalam mendapatkan gaji tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah ketidakaktifan dalam kegiatan legislasi yang dapat mengakibatkan pengurangan tunjangan kinerja. Selain itu, anggota DPRD juga harus memenuhi persyaratan kehadiran dalam rapat paripurna dan komisi yang cukup ketat. Jika anggota DPRD tidak hadir dalam rapat tersebut, maka gaji mereka dapat dipotong sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, anggota DPRD juga harus memastikan bahwa data-data yang mereka berikan kepada bagian keuangan sudah benar dan valid agar tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer gaji. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi anggota DPRD yang kurang teliti dalam mengurus administrasi keuangannya. Peran HR Manager dalam Pengelolaan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Sebagai seorang HR Manager, saya melihat bahwa pengelolaan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis memerlukan peran yang sangat penting dari bagian keuangan dan administrasi. Hal ini karena gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa komponen yang harus dihitung dengan teliti dan akurat. Selain itu, HR Manager juga dapat membantu anggota DPRD dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan gaji yang mereka terima. HR Manager dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang peraturan dan kebijakan terkait dengan gaji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sehingga anggota DPRD dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Terakhir, HR Manager juga dapat membantu bagian keuangan dalam memastikan bahwa data-data yang diberikan oleh anggota DPRD sudah benar dan valid. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam proses transfer gaji dan memastikan bahwa anggota DPRD mendapatkan gaji yang sesuai dengan hak mereka. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan INHIL Gaji pokok yang dikeluarkan Pemerintah untuk Ketua,Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Inhil, Riau. Secara keseluruhan mencapai ratusan juta perbulan, bahkan jika dihitung pertahun mencapai miliaran. Akan hal itu. Tidak sedikit orang beranggapan, orang yang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Inhil khususnya bukan hanya sekedar menjalani karir politik saja. Namun di sisi lain, sebagian besar dari mereka juga kemungkinan mencari keuntungan sendiri alias mengincar gaji dan tunjangan yang jumlahnya sangat besar, uamh dilansir Bahkan saat mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, kemungkinan ada yang rela mengeluarkan modal hingga ratusan juta rupiah untuk fasilitas saat kampanye berlangsung untuk mendapat hati masyarakat dan menang mendapatkan suara terbanyak. Mungkin saja modal tersebut akan cepat kembali ke kantong hanya dalam waktu beberapa bulan saja dan selebihnya diduga mendapat keuntungan yang sangat besar dan bisa dinikmati untuk apa saja. Kemudian, seberapa besarkah yang diterima Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Inhil setiap bulannya dan pertahun? Agar rasa penasaran hilang, berikut rinciannya yang rangkum. Sekretaris DPRD Inhil, Indra Yevi Rais saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa 4/1/2020 siang mengatakan bahwa hal ini bukan rahasia dan besaran gajih Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil berdasarkan alokasi pusat tentang Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 2017. Untuk anggota DPRD Inhil terdiri dari gajih pokok bulanan ditambah Tunjangan Komunikasi Intensif TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi sehingga total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 41 anggota DPRD Inhil mencapai RP. Sedangkan Wakil DPRD Inhil untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total setelah potong pajak 15 persen menjadi dan total gajih yang harus dikeluarkan sebanyak 3 Wakil DPRD Inhil mencapai Lalu bagaimana dengan Ketua DPRD Inhil. Untuk gajih pokok bulanan ditambah TKI sehingga total Rp. setelah potong pajak 15 persen menjadi - yang diterimanya. Total keseluruhan yang dikeluarkan untuk gajih pokok bulanan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil mencapai Dari data rincian hanya persatu bulan. Lalu bagaimana jika kita rincikan pertahun yang dikeluarkan untuk menggaji pokok Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil ?.. Ketua mendapat tahun. Tiga orang wakil, masing-masingnya mendapat pertahun dan anggota DPRD masing-masingnya mendapat pertahun. Untuk keseluruhan gajih yang dikeluarkan pemerintah x 12 bulan, sehingga mencapai “Untuk rises satu tahun hanya 3 kali. Dimana setiap rises pembiayaan mencapai dan dibayarkan setelah yang bersangkutan melakukan rises, apabila mereka tidak melakukan rises maka tidak dibayarkan,“kata Yevi. Dikatakan Yevi, tunjangan seperti perumahan tergantung daerah. Jika suatu daerah berkenan membayarkan maka dibayarkan, jika tidak maka tidak dibayarkan. “Untuk anggota DPRD Inhil dibayarkan, akan tetapi nilainya belum didudukkan,”ungkapnya. Soal besaran dana pokok-pokok pikiran yang dilansir Dia menjelaskan bahwa untuk dana pokok-pokok pikiran/aspirasi Yevi tidak mengetahui pasti akan hal tersebut, sebab hal itu ranahnya ketua DPRD Inhil. “Yang jelas ada memang dilindungi oleh ketentuan, mereka diberikan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu dalam rangka mendukung apa yang menjadi janji mereka ketika mereka mencalonkan,”pungkas Yevi. Kemudian untuk anggota DPRD Inhil yang sudah tidak menjabat lagi dikatakan Yevi akan mendapatkan uang tali asih/uang pengabdian yang diatur oleh PP No 18 tahun 2017. “Jika anggota DPRD habis masa jabatan, dikatakanlah satu priode. Maka dibayarkan 6 bulan 1 kali bayar. Hal itupun diliat masa kerjanya, kalau hanya mengganti PAW tidak sampai satu tahun maka tidak dibayarkan,”tutupnya.***

gaji anggota dprd kabupaten bengkalis